Ketika sebuah operasi karhutla melibatkan pemadaman udara, ruang udara di atas titik api menjadi wilayah kerja terkendali. Komandan operasi yang memegang otoritas atas siapa boleh terbang di sana.
Drone boleh berkontribusi, dengan syarat kehadirannya diketahui, terjadwal, dan bisa dihentikan seketika. Tanpa tiga syarat itu, wahana tanpa awak tidak diterbangkan.
Berikut kerangka koordinasi yang lazim dipakai agar drone dan pesawat berawak aman bekerja di operasi yang sama.
Satu Pintu Melalui Posko
Semua penerbangan, berawak maupun tanpa awak, dikoordinasikan lewat satu posko pengendali. Tidak ada jalur samping.
Tim drone melapor sebelum operasi dengan menyampaikan area kerja, ketinggian, durasi, jumlah wahana, dan frekuensi komunikasi. Posko yang memberi izin masuk dan memerintahkan keluar.
Jalur radio antara pilot drone dan posko dijaga tetap terbuka selama penerbangan. Perintah turun harus bisa sampai dalam hitungan detik.
Pembagian Slot Waktu
Metode paling sederhana adalah memisahkan waktu. Helikopter water bombing bekerja dalam blok tertentu, dan drone hanya mengudara di sela-sela saat wahana berawak berada di landasan pengisian atau menjauh.
Begitu helikopter kembali ke area, drone turun dan mendarat. Jendela kerja drone sering pendek, sehingga misi harus direncanakan singkat dan terfokus pada satu tujuan.
Pilot yang terbiasa merencanakan misi panjang perlu menyesuaikan pola pikir. Di operasi karhutla, terbang cepat dan efisien lebih berharga daripada terbang lama.
Segregasi Ketinggian dan Area
Jika operasi paralel tidak terhindarkan, pemisahan dilakukan lewat ketinggian dan geografi. Drone dibatasi pada lapisan rendah di bawah profil kerja helikopter.
Sektor peta kerja drone dibuat berbeda dari jalur pengeboman air. Batas ini dituangkan tertulis dan dipatuhi ketat, bukan disepakati lisan lalu dilupakan.
Batas dasar nasional untuk drone tetap 120 meter di atas permukaan tanah kecuali ada persetujuan lain. Di operasi karhutla, batas praktisnya sering jauh lebih rendah.
Baca Juga
Bahaya Tabrakan Drone dengan Pesawat Water Bombing dan Modifikasi Cuaca saat Karhutla
Dasar Regulasi dan Perizinan
Operasi di kawasan ini menyentuh PM 37 Tahun 2020, ketentuan ruang udara terkontrol, serta pembatasan yang bisa dituangkan dalam NOTAM.
Pengajuan izin dan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan mengikuti alur yang mirip dengan perizinan terbang di kawasan bandara.
Latar bahaya jika prosedur ini diabaikan sudah kami tegaskan di bahaya tabrakan dengan pesawat water bombing. Prosedur ini ada karena insiden nyata, bukan kehati-hatian berlebihan.
Melatih Disiplin Ini Sebelum Musim Kemarau
Koordinasi ruang udara dengan pesawat berawak adalah kompetensi lanjutan di atas Sertifikasi Remote Pilot (RPC). Ia menuntut kepatuhan pada instruksi, bukan inisiatif sendiri di udara.
Simulasi prosedurnya bersama komando operasi menjadi bagian dari program Drone untuk Penanggulangan Bencana. Latihan berulang membuat respons menjadi refleks.
Tim yang sudah berlatih tidak menimbulkan kebingungan di posko saat situasi sedang genting. Justru merekalah yang membuat kontribusi drone bisa diterima di operasi pemadaman udara.
Ditulis oleh
Founder & CEO, PT Remote Pilot Indonesia
Liu Purnomo adalah profesional industri drone, penulis, dan instruktur bersertifikat dengan lebih dari satu dekade pengalaman di teknologi UAV, pemetaan udara, dan penginderaan jauh (remote sensing). Sebagai Founder Remote Pilot Indonesia, ia berdedikasi untuk memajukan inovasi drone dan pendidikan profesional di Indonesia.
