Pelatihan Drone Mapping RTK dan Sertifikasi Pilot Drone untuk BPHL Wilayah XI Banjarbaru di Karimunjawa

Kenapa Pelatihan Pemetaan Digelar di Karimunjawa

Pelatihan drone mapping membutuhkan lokasi dengan topografi yang sesuai untuk akuisisi data udara. Karimunjawa dipilih karena memiliki kombinasi pantai, vegetasi pesisir, dermaga, dan area terbuka yang aman untuk latihan terbang, sekaligus menghadirkan tantangan nyata seperti angin laut dan permukaan air yang memantulkan cahaya.

Rangkaian kegiatan berjalan lima hari, 2 hingga 6 November 2026. Hari pertama dipakai untuk perjalanan dari Banjarbaru ke Semarang lalu menyeberang dari Jepara, sedangkan hari kelima untuk perjalanan pulang. Pelajaran logistiknya juga tercatat, yaitu lokasi kepulauan membutuhkan jadwal perjalanan yang lebih longgar karena waktu tempuh bergantung pada jadwal kapal dan kondisi cuaca laut.

Hari Pertama, Mengenal DJI Matrice 4E dari Dekat

Wahana yang dipakai selama pelatihan adalah DJI Matrice 4E bersama remote controller DJI RC Plus 2 dan base station D-RTK 3. Drone seberat sekitar 1,2 kilogram ini mampu terbang hingga 49 menit, memakai transmisi DJI O4, dan membawa tiga kamera, yaitu kamera wide 20 MP dengan sensor 4/3, medium tele 48 MP, dan tele 48 MP. Ulasan lengkapnya bisa dibaca di Review DJI Matrice 4E.

Setelah pembukaan dan penjelasan tata tertib, trainer membedah bagian bagian drone dan remote controller, mulai dari gimbal dan kamera, sensor penghindar rintangan, antena GNSS, baterai, sampai tombol fungsi. Peserta lalu berlatih menyiapkan drone dengan benar, termasuk membuka lengan, memasang baling baling tipe A dan B, serta mengenali antarmuka aplikasi DJI Pilot 2.

Bagian yang paling banyak memancing diskusi adalah mode terbang dan prosedur darurat. Peserta mempelajari karakter mode Normal, Sport, Tripod, dan ATTI, pengaturan Return to Home, serta respons yang tepat saat baterai lemah, sinyal kendali terputus, atau gangguan GNSS yang membuat drone masuk mode ATTI. Situasi terakhir ini sangat relevan bagi pegawai kehutanan yang sering bekerja di area terpencil, sebagaimana kami bahas di Cara Mengatasi Sinyal GPS Lemah saat Terbang di Area Terpencil.

Perencanaan Misi, dari Overlap sampai GSD

Materi aerial mapping disusun mengikuti tujuh tahap alur kerja pemetaan, yaitu persiapan, pembuatan misi, pemasangan premark, penerbangan, pengolahan data, pembuatan peta, dan pelaporan. Peserta belajar bahwa kualitas peta sudah ditentukan sejak tahap perencanaan, jauh sebelum drone lepas landas.

Parameter yang dibahas meliputi forward overlap dan side overlap, sudut kamera nadir dan oblique, perbedaan tinggi terbang datar dan terrain following, serta Ground Sampling Distance dan hubungannya dengan skala peta. Untuk daerah datar, acuan yang dipakai adalah forward overlap di atas 70 persen dan side overlap di atas 60 persen, sementara daerah berelief membutuhkan forward overlap di atas 80 persen dan side overlap di atas 70 persen. Terrain following juga ditekankan karena menghasilkan resolusi spasial yang lebih konsisten di wilayah berbukit, kondisi yang lazim di kawasan hutan.

Di DJI Pilot 2, peserta mengenal jenis flight task yang tersedia, mulai dari Waypoint Route untuk inspeksi, Area Route untuk pemetaan area, Linear Route untuk koridor seperti jalan dan sungai, Slope Route untuk lereng, sampai Smart 3D Capture untuk model tiga dimensi. Praktiknya, peserta menyusun Area Route dengan side overlap 70 persen dan front overlap 80 persen. Prinsip menyusun jalur terbang yang efisien kami ulas lebih jauh di Cara Membuat Flight Plan yang Efisien untuk Misi Pemetaan.

Tiga Skema RTK dan PPK yang Dipraktikkan Peserta

Hari kedua diisi praktik lapangan. Setelah briefing teknis dan pembagian kelompok, peserta bergantian menyiapkan misi, menghubungkan sistem koreksi posisi, dan menerbangkan drone di area terbuka tepi pantai dengan pendampingan trainer. Fokus utamanya adalah akurasi posisi, karena di situlah perbedaan antara foto udara biasa dan data pemetaan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ada tiga skema yang dipraktikkan. Pertama, RTK dengan base station D-RTK 3, yaitu base ditempatkan di titik referensi, koordinat GNSS titik tersebut dimasukkan lewat Advanced Settings, lalu koreksi dikirim ke drone sampai status posisi terbaca Fixed. Kedua, RTK dengan CORS BIG, yaitu drone menerima koreksi dari jaringan CORS Badan Informasi Geospasial melalui internet tanpa perlu base station di lokasi. Ketiga, PPK, yaitu base station merekam data statik dengan interval 2 Hz sementara drone merekam data GNSS selama misi, lalu keduanya diolah setelah penerbangan.

Trainer juga menekankan kapan masing masing metode tepat dipakai. RTK memberi status akurasi langsung di lapangan dan pengolahannya lebih cepat, tetapi butuh sinyal koreksi yang stabil sepanjang penerbangan. PPK tidak bergantung pada koneksi selama terbang, sehingga cocok sebagai cadangan di lokasi bersinyal sulit, dengan konsekuensi hasilnya baru bisa divalidasi setelah diolah. Perbandingan lengkapnya ada di Perbedaan RTK dan PPK dalam Pengolahan Data Pemetaan Drone, sedangkan peran titik kontrol tanah dibahas di Apa Itu Ground Control Point dan Kenapa Penting dalam Pemetaan Drone.

Kualitas Data Ditentukan Sejak di Lapangan

Sebelum masuk ke pengolahan data, peserta diajak mengenali penyebab foto udara gagal diolah dengan optimal, yaitu motion blur, gambar tidak fokus, overlap tidak memadai, citra yang terlalu homogen, foto yang terlalu miring, dan permukaan yang memantulkan cahaya seperti air. Di Karimunjawa, poin terakhir ini terasa sangat nyata karena sebagian area praktik berbatasan langsung dengan laut.

Materi ini dilengkapi pengaturan kamera untuk mencegah motion blur, pembahasan distorsi geometrik foto udara, rekomendasi overlap berdasarkan ketinggian terbang, serta batasan luas akuisisi data per blok. Hari ketiga kemudian dipakai untuk pengolahan data pemetaan, interpretasi hasil, pemeriksaan kualitas, dan diskusi penerapannya untuk tugas BPHL di wilayah kerja masing masing.

Media Sosial sebagai Bagian dari Kompetensi Pilot Drone Instansi

Yang membedakan pelatihan ini dari kelas pemetaan biasa adalah sesi media sosial dan dokumentasi digital. Bagi instansi pemerintah, foto dan video udara bukan hanya bahan analisis, tetapi juga sarana menyampaikan kegiatan kepada masyarakat secara transparan. Peserta membahas etika dan akurasi informasi, pemanfaatan foto dan video udara sebagai materi dokumentasi, serta penyajian konten yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi publik BPHL Wilayah XI Banjarbaru.

Sesi ditutup dengan evaluasi teori dan praktik yang menjadi dasar penetapan peserta untuk program sertifikasi pilot drone. Peserta yang terpilih melanjutkan proses pengajuan Remote Pilot Certificate melalui SIDOPI GO Kementerian Perhubungan, sebuah jalur yang kami jelaskan di halaman Sertifikasi Pilot Drone. Setiap peserta juga menerima baju pelatihan serta buku "Drone" dan "The Remote Pilot" sebagai bekal belajar mandiri.

Rekomendasi Tindak Lanjut untuk Tim Drone BPHL

Dari pelaksanaan tiga hari ini, beberapa rekomendasi disampaikan kepada BPHL Wilayah XI Banjarbaru agar kompetensi yang sudah dibangun tidak berhenti di ruang kelas.

• Pelatihan lanjutan khusus pengolahan data fotogrametri, dari impor foto, pembuatan orthomosaic dan DSM, sampai layout peta, dengan porsi praktik lebih besar.
• Penyusunan SOP internal operasi drone yang mencakup checklist pra terbang, pengaturan RTK atau CORS, dan prosedur darurat.
• Praktik rutin di wilayah kerja BPHL dengan memanfaatkan titik referensi dan GCP agar keterampilan terjaga dan akurasi hasil bisa diuji.
• Penyiapan akun CORS BIG instansi agar RTK bisa dipakai tanpa base station di lokasi yang terjangkau internet.
• Penetapan alur dan jadwal publikasi konten kegiatan drone di media sosial resmi instansi.

Rekomendasi pertama sejalan dengan kebutuhan banyak instansi kehutanan yang kami dampingi, termasuk tim BPDAS Krueng Aceh beberapa waktu lalu. Gambaran lebih luas soal peran pilot drone di sektor ini juga kami tulis di Sertifikasi Pilot Drone untuk Kehutanan dan Pemantauan Deforestasi.

Membawa Pelatihan Drone Mapping ke Instansi Anda

Pelatihan BPHL Wilayah XI Banjarbaru di Karimunjawa menunjukkan bahwa program drone untuk instansi paling efektif ketika disusun mengikuti tugas nyata peserta, mulai dari wahana yang dipakai, metode akurasi yang tersedia di lapangan, sampai cara hasilnya dikomunikasikan. Lokasi, durasi, dan komposisi materi pun bisa disesuaikan dengan kerangka acuan kerja masing masing instansi.

Instansi dan perusahaan yang ingin menyelenggarakan program serupa bisa memanfaatkan skema In-House Training kami, atau mengirim tim ke kelas Fotogrametri & Pemetaan Udara dan Drone untuk Kehutanan & Lingkungan. Bagi pegawai yang belum memegang lisensi, program Sertifikasi Remote Pilot (RPC) tetap menjadi fondasi pertama sebelum terbang untuk kebutuhan dinas.